Pemprov Riau tahun depan akan memulai rencana aksi provinsi (RAP) program
sawit berkelanjutan 2018-2023 sebagai lanjutan dari rencana aksi nasional. Salah satu poin utama yang dikerjakan yaitu pendataan kebun
sawit rakyat atau swadaya.
Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Vera Virginia mengatakan program ini merupakan upaya lanjut seusai terbentuknya tim Forum Kelapa
sawit Berkelanjutan Indonesia (Foksbi) di Jakarta pada Juni lalu.
"Setelah pengesahan tim Foksbi di Jakarta, sekarang mulai dilakukan langkah turunan, dan Riau terpilih bersama Sumut dan Kaltim sebagai daerah percontohan, pertimbangannya juga karena lahan
sawitdi Riau yang paling luas," katanya seusai pembahasan RAP
sawit berkelanjutan di Pekanbaru, Selasa (16/10).
Vera mengatakan tim Foksbi ini belum disahkan oleh Presiden Jokowi, tetapi sudau diisi oleh 11 kementerian dan lembaga terkait yang menaungi perkebunan kelapa sawit.
Untuk Provinsi Riau, salah satu fokus utama program RAP Riau untuk
sawit berkelanjutan yaitu pendataan kebun
sawit rakyat.
Hal itu dilakukan mengingat berdasarkan data statistik pihaknya, luas perkebunan
sawit di Provinsi Riau mencapai 2,3 juta hektare (ha). Namun, luas lahan yang berizin atau memegang hak guna usaha dari pemerintah hanya seluas 975.000 ha yang merupakan kebun perusahaan atau mendekati 1 juta ha, sedangkan sisanya 1,3 juta ha kebun
sawit swadaya belum terdata dengan jelas.
Akibatnya, program pemerintah dalam mendorong produktivitas perkebunan savvit rakyat dengan meremajakan tanaman
sawit menjadi terkendala.
"Karena itu tahun depan RAP ini mulai berjalan dengan fokus pada pendataan kebun
sawit swadaya, yang di lapangan itu bisa dibuktikan nanti murni dikuasai masyarakat atau dikuasai perusahaan dengan cara lain, ini masalahnya dan mau tidak mau harus diselesaikan," katanya.
Sumber: Bisnis Indonesia
