JAKARTA - Pemanfaatan minyak
sawit untuk biodiesel di Indonesia dinilai jauh lebih baik dari Malaysia. Saat ini, Malaysia baru sampai pada titik eksplorasi kebijakan biodiesel 10% (BIO) dan masih belum mencapai teknologi pembuatan B20. Padahal, Indonesia sudah bersiap menuju B20.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agri bisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Widjaja menjelaskan, pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak
sawit (Council of
palm oil Producing Countries / CPOCC) bertujuan untuk menghadapi isu kelapa
sawit dari luar negara produsen. Karena itu, CPOPC mendorong mandated B20 kepada negara anggota. "Peningkatan produksi B20 harus dikejar untuk menyeimbangkan permintaan konsumen, namun Malaysia masih belum mencapai teknologi pembuatan B20, industri dan kesiapan otomotifnya harus disinkronisasikan, Indonesia dianggap masih lebih baik," jelas dia di Jakarta, kemarin.
Pada Senin (8/1), Menko Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait masalah sawit. Pertemuan tersebut di antaranya juga membahas permintaan Malaysia yang mengusulkan pembebasan bea keluar (BK) untuk minyak
sawit mentah (crude palm oil/CPO). Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah masih mengkaji rencana penurunan BK CPO seperti yang diinginkan Pemerintah Malaysia.
Karena itulah, lanjut Mendag Enggar, pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC yang awalnya dilaksanakan 11-12 Januari 2018 ditunda hingga keputusan lebih lanjut dari tingkat menteri organisasi tersebut "Pelaksanaan rapat di tingkat menteri CPOPC awalnya dilaksanakan pada 11-12 Januari 2018 dan kita sepakati mengenai bagaimana menyikapi Malaysia, kan Malaysia juga mengusulkan mengenai BK tersebut," ujar dia.
Menurut Franky Widjaja, kebijakan Indonesia Sustainable
palm oil(ISPO) dan Malaysia Sustainable
palm oil (MSPO) juga harus disinkronisasikan untuk menghindari standar ganda. Karena itu, komunikasi antarnegara dalam forum CPOPC harus lebih baik supaya kebijakannya tepat guna, juga ada sertifikasi Roundtable Sustainable
palm oil (RSPO) untuk sertifikat di luar negara CPOPC. "Indonesia dan Malaysia sudah produksi sekitar 83-85% minyak
sawit di dunia, sehingga melalui dua negara ini kita bisa sepakat bahwa semuanya harus diselesaikan," jelas dia.
Melalui upaya kedua negara tersebut maka keruwetan di bidang industri
sawit harus bisa diselesaikan. Selama ini, minyak
sawit diketahui sangat efisien dari segi produksi per hektare (ha), jauh sangat tinggi dibandingkan minyak nabati lain. "Dengan seluruh ekspert di universitas dan pusat penelitian maka harus dicari kajian ilmiah dan faktanya, jangan hanya berdebat" kata dia.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah memperhatikan, penundaan pertemuan CPOPC karena terkait pemilu di Malaysia. "Pertemuannya ditunda sampai dua bulan mungkin, setelah pemilu di sana selesai. Nanti bicara setelah pemilu di sana," kata dia.
Sumber: Investor Daily Indonesia
