Kepastian hukum sawit diperlukan sebagai upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah. Hal ini ditujukan untuk melindungi baik perusahaan maupun petani. Tanpa kejelasan regulasi, sektor ini dikhawatirkan menghadapi tekanan terhadap investasi, produksi, hingga daya saing global.
Dilansir dari situs Antara, anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa penataan kebun sawit di kawasan hutan harus mempertimbangkan kepastian berusaha. Menurutnya, persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi kebijakan pemerintah di masa lalu. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menerima berbagai aspirasi dari petani, perusahaan, serta masyarakat yang terdampak kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam setahun terakhir.Penertiban Sawit Harus Bedakan Pelanggaran Administratif dan Pidana
Ketidakpastian Hukum Sawit Tekan Kinerja Pelaku Industri
Firman menilai penyelesaian persoalan tata kelola lahan, termasuk izin kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU), harus dipercepat. Ketidakjelasan status lahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan kinerja industri sawit nasional, bahkan berdampak pada penurunan produksi.
Ia juga meminta Satgas PKH membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan agar kebijakan penertiban tidak merugikan daya saing sawit Indonesia maupun agenda hilirisasi nasional.
Sebagai solusi jangka panjang, DPR tengah menyiapkan RUU Perlindungan Komoditas Strategis. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mendorong penerapan kebijakan satu peta, serta menata ulang tata kelola lintas sektor.
Firman menegaskan bahwa komoditas strategis seperti sawit membutuhkan payung hukum yang kuat agar pengelolaannya lebih tertib sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan melalui intensifikasi, bukan perluasan lahan.
Produksi Sawit 2026 Diperkirakan Menurun
