Pemerintah Indonesia memamerkan keberhasilan menerapkan bauran energi pada bahan bakar minyak diesel lewat peningkatan campuran minyak sawit. Langkah itu diklaim membantu meningkatkan harga minyak kelapa sawit. Di sisi lain, peningkatan persentase campuran minyak
sawit dikhawatirkan memicu
deforestasi dan perubahan iklim apabila tak ada sistem pengaman kuat
Langkah Indonesia itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Pertemuan Kedua Tingkat Menteri Negara-negara Penghasil Minyak
sawit (MMPOPQ di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (18/11/2019). Selain Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak
sawit utama dunia, pertemuan diikuti Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua Niugini, Ghana, Honduras, dan Brasil.
Airlangga memaparkan, penerapan program B20 atau 20 persen minyak
sawit pada minyak diesel/solar telah dilakukan. Indonesia saat ini menguji coba program B30 untuk perluasan penggunaannya awal tahun 2020. Terkait bauran minyak
sawit dalam minyak so-lar/diesel, Indonesia memimpin karena Malaysia baru berkomitmen menjalankan B20 pada 2020 dan Thailand menerapkan BIO pada 2020.
Kebijakan ini meningkatkan harga minyak
sawitdi atas 600 dollar AS per ton. Negara-negara penghasil minyak
sawit diajak mengikuti langkah Indonesia karena efektif menstabilkan harga minyak
sawit dunia.
Menurut catatan Kompas, kebijakan peningkatan campuran minyak
sawit pada bahan bakar minyak disebut pemerintah sebagai langkah strategis memanfaatkan minyak
sawit menghadapi "diskriminasi" Uni Eropa. Pasar kedua terbesar Indonesia itu mulai 2021 mengurangi minyak
sawit sebagai campuran biodiesel hingga total melarangnya pada 2030.
Peta jalan
Terkait peta jalan menuju total 100 persen minyak
sawit sebagai pengganti minyak diesel, Kilang Minyak Pertamina di Plaju disiapkan untuk itu. "Hal ini butuh waktu karena pabrik Plaju akan dikonversi dari produksi minyak (fosil) menjadi greendiesel 100 persen (dari minyak sawit)," ujar Airlangga.
Saat ini Pertamina mendesain kilang dan berupaya mendapat lisensi proses itu. Apabila selesai, pemerintah baru bisa memperkirakan jadwal penggunaan diesel hijau.
Terkait risiko
deforestasi baru serta dampak buruk pada perubahan iklim, Airlangga menyatakan, hal itu tak perlu dikhawatirkan. Kini pemerintah melakukan moratorium
sawit yang memandatkan intensifikasi perkebunan sawit.
Nantinya peningkatan kebutuhan minyak
sawit dipenuhi dari intensifikasi itu untuk mendorong produktivitas
sawit di Indonesia. Produktivitas
sawit di Indonesia (4 ton
sawit per hektar per tahun) jauh di bawah. Malaysia (8-10 ton per ha per tahun) dan Thailand.
Peningkatan produktivitas itu bisa dilakukan dengan peremajaan
sawit pada pekebun kecil yang memiliki 40 persen lahan
sawit nasional. Peremajaan
sawit dengan bibit unggul memacu produktivitas kebun. Peremajaan
sawit baru 33.671 hektar atau 18,2 persen dari target 185.000 ha tahun 2018.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya tak heran peremajaan
sawit rakyat tak mencapai target. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mayoritas dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
sawi tuntuk membiayai program biodiesel, terutama pada grup usaha
sawit multinasional asal luar negeri.
Dalam pertemuan itu, Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara penghasil minyak
sawit demi mendapatkan harga yang menyejahterakan pekebun kecil. Malaysia dan Indonesia yang punya sertifikasi
sawit berkelanjutan (Indonesia/Malaysia Sustainable Palm Oil) perlu memastikan jaminan berkelanjutan diikuti pekebun kecil.
Sumber: Kompas
